Cara Dapat Data BPS Gratis untuk Riset, dari Sensus Ekonomi 2026 hingga Data Sains

Denpasar, 20 Oktober 2026 – Suasana Lokakarya Administrasi Publik FISHUM Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan akademisi Bali. Pasalnya, kegiatan ini menghadirkan pemateri dari BPS Provinsi Bali yang membuka cara menyusun riset berbasis bukti dengan data statistik resmi. Bukan sekadar teori, peserta diajak melihat langsung data apa saja yang tersedia, bagaimana cara mengaksesnya, dan seperti apa hasil riset yang bisa lahir darinya. Dua materi utama disampaikan, yaitu penyusunan riset berbasis bukti oleh I Gede Heprin Prayasta dan pengenalan data sains oleh Reyhan Saadi. Keduanya menjawab pertanyaan mahasiswa dan dosen, yakni dari mana data kredibel bisa didapat tanpa biaya besar. Jawabannya ternyata sudah tersedia di depan mata, dan sebagian bahkan bisa diakses dengan tarif nol rupiah.

Berhenti Menebak, Mulailah Meriset dengan Data

Pemateri membuka sesi dengan menegaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran selalu membutuhkan data sebagai fondasi. Tanpa data, kebijakan hanya akan berujung pada tebak-tebakan, sedangkan data yang buruk hampir pasti membuat pembangunan salah arah. BPS sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Bali, BPS memiliki 10 satuan kerja, terdiri atas satu di tingkat provinsi dan sembilan di tingkat kabupaten/kota. Data dikumpulkan melalui tiga cara utama, yaitu sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi dari instansi pemerintah. Pada 2026 saja, BPS menyelenggarakan lebih dari 50 kegiatan survei, mulai dari Survei Sosial Ekonomi Nasional hingga Survei Harga Konsumen. Peserta juga diingatkan bahwa kerahasiaan data responden dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan BPS memegang sertifikasi ISO 27001:2022 untuk keamanan informasi. Hasilnya hanya disajikan dalam bentuk agregat, sehingga riset yang bersandar pada data resmi BPS punya fondasi kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sensus Ekonomi 2026, “Harta Karun” Data Sepuluh Tahunan

Salah satu topik yang paling menyita perhatian adalah Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun pada tahun berakhiran angka enam, dan tahun ini menjadi Sensus Ekonomi yang kelima. Tujuannya menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, meliputi struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Informasi yang dikumpulkan sangat luas, mulai dari skala usaha, lapangan usaha, permodalan dan investasi, kinerja dan daya saing, hingga kendala dan prospek usaha. Pendataan berlangsung lewat kuesioner online pada Mei–Agustus 2026 dan pendataan lapangan pada 15 Juni–31 Agustus 2026. Peserta juga memahami perbedaan sensus dan survei: sensus mencacah seluruh populasi sehingga menghasilkan data aktual, sedangkan survei memakai sampel representatif sehingga perlu memperhatikan sampling error. Sebagai contoh nyata, hasil Sensus Ekonomi 2016 pernah dipakai peneliti untuk menganalisis 464.787 usaha mikro dan kecil di sembilan kabupaten/kota di Bali dengan metode Propensity Score Matching. Temuannya menunjukkan UMK penerima kredit perbankan berpendapatan signifikan lebih tinggi, dengan dampak terbesar di daerah berpertumbuhan lebih rendah seperti Bangli dan Jembrana.

Cara Dapat Data Mikro BPS Gratis, Ternyata Semudah Ini

Bagian yang paling ditunggu peserta tentu soal biaya mengakses data mikro. Data agregat bisa diperoleh gratis lewat situs bali.bps.go.id dan aplikasi AllStats BPS, sedangkan data mikro diajukan melalui silastik.bps.go.id. Secara umum data mikro berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024, misalnya Rp20.000 untuk data hingga 1 MB tanpa proses data. Namun, institusi pendidikan dalam negeri dapat memperoleh tarif nol rupiah berdasarkan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019, selama peruntukannya nonkomersial dan datanya sudah dirilis. Dosen dan mahasiswa mengajukan melalui institusi, dengan surat permohonan yang ditandatangani dekan, direktur, atau pejabat setingkat eselon II, disertai abstraksi penggunaan data. Batasannya 500 megabyte per tahun, dan peneliti wajib menyerahkan laporan hasil penelitian setelah memanfaatkan data. Langkah seperti inilah yang memperkuat ambisi Undiknas menjadi kampus terbaik Bali yang tidak hanya pandai berteori, tetapi juga lihai memakai data resmi. Dengan akses data kelas nasional, Undiknas selangkah lebih dekat menjadi kampus internasional yang risetnya dapat dipertanggungjawabkan secara global. Inilah wujud kolaborasi berdampak antara perguruan tinggi dan BPS, sekaligus bukti bahwa kampus berdampak lahir dari riset yang menjawab persoalan nyata masyarakat.

Fakta Mengejutkan Bali: IPM Tinggi, tapi Lama Sekolah Tertinggal

Untuk menunjukkan kekuatan data, pemateri membedah kondisi pembangunan manusia Bali dan hasilnya penuh kejutan. IPM Bali 2025 mencapai 79,37, tertinggi kelima di Indonesia dan di atas rata-rata nasional sebesar 75,90. Namun, dimensi pengetahuan Bali tercatat paling rendah dibandingkan empat provinsi dengan IPM tertinggi lainnya, terutama pada indeks rata-rata lama sekolah sebesar 0,650. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025, 50,47 persen pekerja di Bali berada di sektor informal. Jumlah tenaga kerja pertanian pun terus menyusut, dari 520,8 ribu orang pada 2015 menjadi 464,2 ribu orang pada 2025. Di sisi pengangguran, penganggur di seluruh kabupaten/kota didominasi lulusan SMA ke atas, dengan Klungkung mencatat angka tertinggi sebesar 93,34 persen. Kabar baiknya, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 sebesar 3,42 persen, yang terendah di Indonesia, atau sekitar 160,09 ribu orang. Meski begitu, bonus demografi Bali diperkirakan berakhir pada 2033, lebih cepat dibandingkan Indonesia yang bertahan hingga 2040, sehingga transformasi ekonomi perlu dipercepat.

Kenalan dengan Data Sains: 80 Persen Kerjanya Ternyata Bukan Bikin Model

Sesi berikutnya beralih ke dunia data sains yang dibawakan Reyhan Saadi. Data sains dijelaskan sebagai bidang multidisiplin yang menggabungkan matematika, statistik, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin dengan keahlian bidang tertentu. Bedanya dengan statistik, data sains berfokus pada pemodelan prediktif, menuntut penguasaan teknologi informasi, dan sering menangani big data yang tidak terstruktur. Alur kerjanya mencakup pengumpulan, eksplorasi, transformasi, pemodelan, hingga visualisasi data. Fakta menariknya, tahap pra-pemrosesan data disebut mencakup sekitar 80 persen aktivitas seorang data scientist. Peserta juga mengenal pemodelan supervised learning seperti decision tree, regresi linear, dan random forest, serta unsupervised learning seperti K-Means dan DBSCAN. Sumber datanya pun beragam, mulai dari media sosial dan berita, Internet of Things, e-commerce, citra satelit, mobile positioning data, hingga Automatic Identification System. Kombinasi data resmi BPS dan teknik data sains membuka peluang bagi mahasiswa administrasi publik untuk menghasilkan analisis kebijakan yang lebih tajam.

Saatnya Riset Anda Naik Kelas

Lokakarya ini membawa pesan jelas bahwa riset berkualitas dimulai dari data berkualitas dan insight yang tepat. Mahasiswa, dosen, dan peneliti kini punya peta jalan: pilih data resmi, ajukan akses lewat SILASTIK, olah dengan metode data sains, lalu hasilkan rekomendasi kebijakan. BPS Provinsi Bali menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik. Dengan Sensus Ekonomi 2026 yang masih menjadi sorotan, momentum memanfaatkan data resmi kian relevan. Kolaborasi perguruan tinggi dan BPS diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak riset yang berguna bagi pembangunan Bali. Informasi lengkap tersedia di bali.bps.go.id dan laman Sensus Ekonomi 2026 di sensus.bps.go.id/se2026. Ikuti terus website ini untuk kabar riset, data, dan dunia kampus terbaru lainnya.