Hukum

11 March 2016

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang didirikan pada tahun 1984 dengan status Terdaftar. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No.027/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 tanggal 16 Nopember 2007 ”Terakreditasi” dengan peringkat B (Baik). Orientasi pendidikan juga menyesuaikan dengan orientasi pengembangan di tingkat Universitas, yang berfokus pada pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat serta dapat menghadapi tantangan-tantangan sebagai akibat adanya perubahan.

Dalam era perdagangan bebas, hukum mempunyai peran dan posisi yang strategis, karena perdagangan bebas akan memicu banyaknya kontrak bisnis internasional yang permasalahannya akan semakin kompleks. Untuk itu diperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengatasi persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan dan penalaran ilmiah.

Untuk memenuhi hal tersebut, Program Studi Ilmu Hukum Undiknas menyelenggarakan pembelajaran secara terpadu guna membekali peserta/lulusan dengan kaidah moral, etika, pengetahuan dan keterampilan pengembangan diri. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang didukung oleh kurikulum yang adaptif terhadap perubahan, serta lingkungan belajar yang kondusif.

Mahasiswa Fakultas Hukum Undiknas dirancang agar partisipasinya mampu mengembangkan diri menjadi manusia yang rasional ilmiah dalam bidang ilmu hukum yang didukung dengan 4 program kekhususan yaitu :

1.Program pilihan konsentrasi hukum bisnis, yang menekankan pada bidang antara lain: hukum investasi, hukum kepailitan, hukum perdagangan internasional, hukum perlindungan konsumen, hukum kontrak komersial, hukum bank dan lembaga pembiayaan, dsb.

2.Program pilihan konsentrasi dalam bidang sistem peradilan yang menekankan pada bidang antara lain: hukum acara peradilan HAM, sistem peradilan TUN, kapita selekta hukum pidana dan perdata, Perlindungan dan Pengadilan Anak, dsb.

3.Program pilihan konsentrasi dalam bidang hukum dan masyarakat, yang menekankan pada bidang antara lain: teknik penyususnan awig-awig, hukum pidana adat, kapita selekta hukum adat, dsb.

4. Program pilihan konsentrasi dalam bidang hukum kenegaraan, yang menekankan pada bidang antara lain: hukum keuangan negara, hukum kepegawaian, hukum kebijakan publik, hukum pemerintahan desa, dsb.

Perkuliahan dapat dilangsungkan dalam jangka waktu 8 semester (48 bulan), atau kurang dari 8 semester dengan beban studi maksimal 144 SKS, lulusannya berhak menyandang gelar Sarjana Hukum, serta berhak pula melanjutkan ke jenjang baik strata dua (magister) maupun strata tiga (doctor).

 

VISI dan MISI

1. VISI


Fakultas Hukum sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang terdepan dalam mutu.

2. MISI


1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum secara professional yang berbasis pada Informasi Teknologi untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang kompeten di bidang hukum, mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

 


2. Menyelenggarakan penelitian Ilmu Hukum secara periodik dalam kerangka meningkatkan keahlian melalui penelaahan fenomena hukum sebagai antisipasi pembaharuan hukum.


3.Memfasilitasi proses pembelajaran di bidang Ilmu Hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar lulusan memahami, mampu menerapkan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

 


4.Melaksanakan aktivitas yang dapat menjadikan lulusan memiliki karakter yang baik di sisi etika, moral dan kejujuran.

 


5.Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di bidang praktisi hukum pada setiap mahasiswa agar dapat mandiri setelah menyelesaikan studi.

 


6.Menjalin kerjasama melalui jejaring komunitas profesional dalam bidang Ilmu Hukum dalam perspektif global-multikultural.

 

Struktur Organisasi Fakultas Hukum:

Dekan    : Dr. A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, S.H.,M.H
Ketua Program Studi    : Ida Ayu Ketut Artami, S.H., M.H.
Kepala Sekretariat    : I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan  Hukum:

Ketua    : Dr. A.A.A. Ngr. Sri Rahayu Gorda, S.H.,M.H.
Wakil Ketua    : I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.
Sekretarias    : Ida Ayu ketut Artami, S.H., M.H.

Pusat Kajian Konstitusi:

Ketua                     :  I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M.

Sekretaris               :  IGP. Mandala, S.H., M.H.